gayus tambunan

Jumat, 04 Februari 2011

Dikorek KPK Enam Jam, Gayus Cokot Pejabat Pajak

JAKARTA. Lagi, Gayus Tambunan berhadapan dengan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaan kedua kemarin (4/2), terdakwa mafia pajak itu kembali membeberkan deretan nama pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut.
Namun, mantan pegawai pajak golongan IIIA tersebut enggan menyebutkan identitas para pejabat tersebut. "Dari kelas teri, kakap sampai hiu, paus, saya ceritain. Tinggal KPK mau mengusut untuk menyelesaikan ini," kata Gayus seusai menjalani pemeriksaan enam jam di Gedung KPK, kemarin.
Selain itu, Gayus juga memaparkan modus-modus tindak pidana yang terjadi di Kantor Ditjen Pajak. Dia pun menguraikan peran para pejabat Ditjen Pajak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. "Saya sudah jawab modus-modus di pajak. Siapa saja yang terlibat, petugas-petugas pajak, perannya apa, intinya apa. Tentang keberatan, nota banding, minimal apa yang saya ketahui tentang pajak," paparnya.
Tidak hanya itu, dalam kesempata tersebut, suami Milana Anggraeni tersebut juga mengaku bahwa tindakan memanipulasi nilai pajak terjadi pada tahun 2007 ke bawah. Gayus bahkan mengibaratkan periode tersebut sebagai masa Jahiliyah. "Pajak ini setahu saya dan teman-teman, tahun 2007 ke bawah semuanya. Zaman jahiliyah ini namanya," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pada periode 2001-2006, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipimpin oleh Hadi Purnomo. Setelah Hadi lengser, posisinya digantikan oleh Darmin Nasution pada tahun 2006-2009. Pada masa kepemimpinan Darmin, mantan Dirjen Pajak M.Tjiptardjo menjabat sebagai Direktur Intelijen dan Penyelidikan Pajak.
Kuasa Hukum Gayus, Hotma Sitompoel menambahkan, kliennya sudah menyebutkan nama-nama atasannya kepada tim penyelidik KPK. Namun, dirinya tidak bisa menjelaskan keterlibatan para pejabat pajak tersebut. "Semua atasan-atasannya sudah disebut. Tapi apakah terlibat menjadi punya salah, itu saya nggak tahu. Tapi, kalau Anda tanya siapa saja yg disebut, sudah disebut sampai atas. Tapi apakah terlibat atau tidak, masih perlu diselidiki," katanya.
Terkait keterangan Gayus soal 151 perusahaan wajib pajak yang ditanganinya, Hotma menyatakan bahwa beberapa perusahaan milik Abukrizal Bakrie, tidak terlibat. Dia menekankan bahwa kliennya tidak terkait dengan tiga anak perusahaan Abukrizal Bakrie. Menurut Hotma, Gayus tidak pernah mengurusi laporan pajak tiga anak perusahaan tersebut.
"Saya mau tekankan satu hal, dari 151 perusahaan tidak ada perusahaan Bakrie. Saya tekankan lagi tidak ada urusan lagi dengan Bakrie," tegasnya. Hotma memaparkan, kliennya memang menerima surat tugas dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk pemeriksaan pajak 151 perusahaan. Namun, Gayus baru menangani 44 dari keseluruhan perusahaan wajib pajak tersebut.
Dia juga kembali menuding bahwa Sekretaris Satgas Antimafia, Denny Indrayana telah menekan Gayus untuk menyeret tiga perusahaan Bakrie dalam kasus mafia pajak itu. "Kenapa Gayus sebut tiga perusahaan itu karena Denny," imbuhnya. Pada pemeriksaan kali ini, Gayus diperiksa selama lebih dari enam jam. Gayus yang kala itu mengenakan kemeja batik tiba di KPK sekitar pukul 10.00. Dia keluar pada pukul 16.10 WIB. Setelah diperiksa, Gayus langsung dibawa kembali ke Rutan Cipinang dengan mobil tahanan. (ken/iro/jpnn)
http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/12/13358
Baca Selengkapnya...

Sedikit Harapan Akan Terwujudnya 'Haiti Baru'

 

250 ribu warga Haiti tewas dalam gempa bumi 12 Januari tahun lalu. 1,3 juta orang kehilangan tempat tinggal mereka. Bagaimana situasi setahun setelahnya?

 

Alun-alun Champs de Mars yang berada di tengah-tengah kota Port au Prince adalah sebuah simbol. Setahun setelah gempa bumi, hampir tidak ada yang berubah disini. Istana presiden yang runtuh masih belum dibangun kembali. Champ de Mars sendiri menjadi semacam kamp bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Tenda dan gubuk-gubuk sederhana tampak dimana-mana. Reynold, salah seorang diantara para pengungsi. Ia sudah tinggal disana selama satu tahun sejak gempa terjadi. "Kami tidak punya makanan, di dalam tenda panas dan kami tidak punya pekerjaan. Sejak gempa bumi, kami hidup dalam derita dan kami hampir tidak mendapat apa-apa dari bantuan internasional."
Di jalanan sekitar kamp yang berlubang, kendaraan bantuan internasional sulit untuk bisa bergerak. Macet dimana-mana. Ini kendaraan dari 12 ribu anggota pasukan helm biru dan polisi yang berada di Haiti. Misi di negara ini adalah salah satu misi PBB terbesar di seluruh dunia. Ditambah lagi kendaraan dengan stiker organisasi bantuan lainnya. Seperti misalnya, Palang Merah, organisasi Jerman Welthungerhilfe, dan kelompok kristen dari Amerika Serikat. Port au Prince telah berubah menjadi kota internasional. Nigel Fischer adalah pimpinan bantuan kemanusiaan PBB di Haiti. Ia menegaskan, bahwa banyak yang telah dicapai sejak gempa terjadi. "Menurut saya, bantuan darurat awal cukup berhasil. Tiga bulan setelah gempa ada 1,5 juta orang di kamp. Disana mereka mendapat bantuan air, obat-obatan dan kakus juga tersedia. Sukses yang lain juga adalah tidak adanya kerusuhan yang terjadi."
Tetapi pembangunan kembali adalah hal yang berbeda. Hampir tidak ada kemajuan yang tampak. Masih ada lebih dari satu juga orang yang tinggal di kamp pengungsi. Sebagian besar rumah yang runtuh belum berdiri kembali. Di banyak kota muncul masalah kebersihan. Sampah menumpuk dan bau urin tercium keras. Kondisi yang ideal untuk penyebaran kolera. 150 ribu orang terjangkit penyakit kolera, 3500 meninggal karenanya. Bantuan internasional di Haiti seperti tidak memiliki perencanaan dan koordinasi yang jelas. Ben Smilovits dari Disaster Accountability Project berusaha mengawasi organisasi-organisasi bantuan besar dari Amerika Serikat. Ia melihat kesalahan juga ada pada mereka. "Tidak masuk akal berapa banyak organisasi yang ada diisni. Beberapa bahkan tidak terdaftar. Dan begitu banyak kelompok yang mengatakan, bahwa mereka mengurus masalah air dan kakus. Tetapi kolera hanya bisa tersebar jika kurangnya air bersih dan kakus. Menurut saya, organisasi donor besar bertanggung jawab atas situasi ini."
Sebaliknya, banyak relawan internasional yang menyalahkan pemerintah Haiti. Korupsi, tidak adanya keputusan pasti, dan kekacauan politik. Para pengungsi di kamp Champ de Mars bersiap untuk tetap berada disana untuk beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ke depan. Bantuan darurat setelah gempa bumi memang berhasil mencegah terjadinya hal yang lebih buruk, tetapi masih banyak korban gempa yang hanya memiliki sedikit harapan akan masa depan yang lebih baik. 
Martin Polansky / Vidi Legowo-Zipperer
Editor : Hendra Pasuhuk
Baca Selengkapnya...